Senin, 07 Januari 2013

Mengomentari ini, Komaidi Notonegoro, Deputi Direktur berbasis Jakarta

Mengomentari ini, Komaidi Notonegoro, Deputi Direktur berbasis Jakarta energi sektor think tank ReforMiner Institute, berkata bahwa pemerintah harus menyediakan seperangkat jelas fiskal insentif yang akan ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan minyak dan gas untuk berinvestasi dalam bisnis kilang. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan pada kesempatan terpisah bulan ini bahwa perusahaan akan hadir studi kelayakan rinci pada proyek-proyek yang direncanakan, khususnya pembangunan koperasi dengan Kuwait Petroleum, pada akhir bulan.

Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, mengkonsumsi antara 1,2 juta dan 1.4 bpd juta BBM, menurut data dari Institut ReforMiner. "Idealnya, pemerintah harus memiliki komprehensif syarat dan ketentuan untuk insentif dalam bisnis kilang di muka sehingga calon investor dapat memiliki pandangan yang lebih jelas sebelum melakukan studi mereka," katanya kepada The Jakarta Post.

Indonesia tidak dibangun kilang baru sejak tahun 1994, ketika Presiden Soeharto Pertamina kilang di Balongan, Jawa Barat. Namun, kilang enam Pertamina beroperasi di Indonesia hanya mampu menghasilkan antara 600.000 dan 700.000 bpd BBM — sekitar 50 hingga 60 persen dari konsumsi sehari-hari, Institut data menunjukkan.

Selain dua proyek antara Pertamina dan investor asing, Pemerintah berusaha untuk membangun kilang tambahan menggunakan dana dari anggaran negara. Perusahaan yang lain kilang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur; Cilacap, Jawa Tengah; Kota Dumai, Riau; Kasim, Papua Barat; dan Plaju, Sumatera Selatan.

Rencana pemerintah untuk membangun satu kilang di Sumatera Selatan dengan kapasitas bpd 300.000, menggunakan alokasi dari anggaran negara 2013. Pembelajaran pada Rp 90 triliun (US$ 9.54 milyar) proyek yang dilakukan tahun ini, dengan pembangunan yang dijadwalkan selesai pada 2019.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar